Menguatkan serikat pekerja dengan menguatkan fungsi advokasi dan pembelaan hukum

SP AP 1 Training for Legal Laws and Advocacy - 13-14 April 2016 (34)Selama 2 (dua) hari, 13 – 14 April 2016, di Wisma Kagama Yogyakarta 17 orang pengurus dan anggota aktif yang merupakan tim hukum/advokasi dari Serikat Pekerja Angkasa Pura 1 (SP AP 1) yang mewakili Cabang Bandara Adi Sumarmo Yogyakarta, Ahmad Yani Semarang, Ngurah Rai Bali, Sepinggan Balikpapan, Syamsudin Noor Banjarmasin, Frans Keiseipo Biak Papua, Hasanuddin Makassar, dan Sam Ratulangi Manado mengikuti pelatihan kerjasama yang diselenggarakan oleh SP AP 1 dan PSI “Ketrampilan Pengorganisasian “Pelatihan Hukum dan Advokasi Hukum Perburuhan untuk Menguatkan Perlindungan dan Pembelaan Hak Pekerja”. 

Sebagai pengurus dan anggota aktif serikat pekerja perlu dan harus mempelajari hukum perburuhan dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Cara termudah adalah membaca hukum dan aturan yang ada. Hukum dan aturan perburuhan yang ada saat ini silih berganti dan juga seringnya direvisi/dibatalkan, sehingga bisa dikatakan tidak “utuh” lagi. Misal ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal, membatalkan frasa suatu pasal atau memberi makna terhadap suatu pasal tertentu dari UU Ketenagakerjaan. Akibatnya secara praktek, hukum itu “kadang masih diterapkan” padahal sudah dibatalkan oleh MK. Oleh karena perlu sekali untuk memahami sejarah lahirnya undang-undang/peraturan tersebut beserta perubahan yang terjadi.

Kegiatan advokasi ketenagakerjaan adalah hal yang vital dalam organisasi serikat pekerja, yang dimaksud dengan pengertian advokasi adalah sokongan pendampingan, anjuran, pembelaan. Dalam kontek advkasi ketenagakerjaan (Perburuhan), advokasi adalah suatu kegiatan atau serangkaian tindakan yang berupa anjuran, pendampingan, pernyataan maupun pembelaan yang dilakukan terhadap pekerja/anggota atau organisasi terhadap suatu kondisi/permasalahan tertentu. Oleh karena kegiatan untuk ketrampilan pengorganisasian melalui pelatihan hukum dan advokasi hukum perburuhan di Indonesia memiliki tiga sasaran tujuan yaitu:

  • Melatih dan membentuk tim advokasi serikat pekerja yang tangguh dengan membekali mereka serangkaian teknik advokasi mulai dari pendampingan, pembelaan sampai menyelesaikan kasus;
  • Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi tim advokasi serikat pekerja tentang hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia dan juga aturan penyelesaian kasus ditempat kerja;
  • Menguatkan fungsi advokasi serikat pekerja dengan menyediakan pusat informasi/edukasi hukum perburuhan dan pendampingan bagi anggota.

Dua hari pelatihan intensif ini, SP AP 1 dan PSI mengundang dua orang trainer/fasilitator dari Pusat Kajian Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (PAKKAR) yaitu saudara Ari Lazuardi dan saudari Dina Ardiyanti.

Ketua Departemen Hukum DPP SP AP 1 ibu Milda Burhan, mendampingi kegiatan ini dan memberikan presentasi tentang proses dan mekanisme P4DP atau Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai.

Ketua Departemen Hukum DPP SP AP 1 ibu Milda Burhan, mendampingi kegiatan ini dan memberikan presentasi tentang proses dan mekanisme P4DP atau Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai.

Ketua Departemen Hukum DPP SP AP 1 ibu Milda Burhan, mendampingi kegiatan ini dan memberikan presentasi tentang proses dan mekanisme P4DP atau Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai. Ibu Itje Julinar selaku Dewan Pembina DPP SP AP 1 hadir sebagai narasumber yang memberikan input -input penting tentang pengalaman dalam penyelesaiian beberapa kasus yang telah terjadi.

Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran aktif dimana selain input dari fasilitator, peserta terlibat dalam banyak diskusi kasus, berlatih (melakukan penyelidikan atas laporan kasus, menulis surat kuasa, mediasi, dan lainnya) dan role play atas penanganan contoh-contoh kasus. Mereka juga berlatih dalam proses penyelesaian kasus di Pengadilan PHI dimana nantinya ada Mock Trial atau “Pengadilan Tiruan”. Latihan pengadilan tiruan ini akan membantu peserta dalam memahami situasi yang akan terjadi ketika mereka menyelesaikan kasus di Pengadilan Hubungan Industrial.

Leave a Reply